Aplikasi

Zakat sebagai pilar ketiga dalam Islam merupakan instrumen yang paling efektif untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi. Zakat dapat menjadi alat untuk distribusi pendapatan diantara masyarakat Muslim. Oleh karena itu, amil (pengumpul zakat) memainkan peranan penting dalam mengelola zakat. Di Indonesia, lembaga zakat diatur melalui UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memungkinkan baik pemerintah maupun organisasi swasta untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat. Mengingat fakta ini, akan ada kompetisi di antara lembaga-lembaga zakat untuk memenangkan kepercayaan publik. Dalam hal ini, akuntabilitas dalam pengelolaan zakat sangat penting. Meskipun Undang-Undang Zakat menekankan pentingnya akuntabilitas amil ini, sejauh ini belum ada pedoman yang jelas tentang bagaimana akuntabilitas itu harus dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana amil memahami dan menunjukkan akuntabilitas. Data penelitian dikumpulkan melalui berbagai metode yaitu wawancara mendalam, observasi, dan review dokumen. Ini adalah untuk memungkinkan peneliti untuk melakukan pelacakan data dan dengan demikian bisa menangkap esensi akuntabilitas dalam lembaga-lembaga zakat. Untuk memahami akuntabilitas zakat dalam praktik, lima mekanisme akuntabilitas digunakan. Selanjutnya, analisis tematik digunakan untuk menganalisis data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa amil menggunakan berbagai mekanisme untuk menunjukkan akuntabilitas mereka kepada publik. Selain itu, mekanisme tersebut untuk menunjukkan kepada akuntabilitas atas dan ke bawah. Dalam praktik di lapangan, baik BAZNAS maupun PKPU menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat lebih diutamakan kepada pihak atas atau upward accountability.