Aplikasi

Undang-Undang  nomor 17 tahun 2013 mengamanatkan pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Saat ini sebagian besar Pemerintah Daerah masih mengguanakan akuntansi berbasis kas menuju akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005. Tujuan penelitian ini mengkonversikan Laporan Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat dari berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang berbasis kas menuju akrual menjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang berbasis akrual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui review dokumen dan wawancara. Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.