Aplikasi

Pemerintah Kota (Pemko) Padang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang dikepalai oleh Walikota. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak daerah dari masyarakat yang sepenuhnya digunakan untuk pembangunan. Pemko Padang selama ini melaksanakan pemungutan Pajak Daerah tidak memiliki standar operasional prosedur yang baku yakni adanya Peraturan Walikota (Perwako). Prosedur teknis saat ini hanya mengacu kepada kebiasaan sebelumnya ataupun kebiasaan pada pemerintahan daerah lainnya sehingga terjadi ketidak efektifan dalam kegiatan pemungutan tersebut. Tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan pada sistem pemungutan pajak daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.