Aplikasi

Zakat adalah salah satu Rukun Islam dan juga merupakan instrumen yang paling efektif dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Zakat dapat menjadi alat untuk distribusi pendapatan diantara masyarakat Muslim. Oleh karena itu, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki peranan penting dalam mengelola zakat. Sejauh ini keberadaan OPZ di Kota Bukittinggi belum optimal karena masih banyak potensi zakat yang belum dikelola dengan baik dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yaitu pengelolaan zakat yang masih tradisional di beberapa tempat, terutama di daerah. Setiap OPZ dituntut menjadi trustable instition dengan menerapkan prinsip Good Governance, salah satunya yaitu prinsip akuntabilitas. Sampai saat ini belum ada pedoman yang jelas mengenai bagaimana OPZ harus menunjukkan akuntabilitasnya walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana OPZ menunjukkan akuntabilitasnya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan review dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik. Untuk memahami praktik akuntabilitas zakat, penulis menggunakan lima mekanisme akuntabilitas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bukittinggi menggunakan kelima mekanisme dalam menunjukkan akuntabilitas mereka kepada publik. Selain itu, praktik mekanisme tersebut untuk menunjukkan dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas vertikal, horizontal dan manajemen. Praktik akuntabilitas zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat lebih diutamakan kepada pihak vertikal atau pihak atas.